Wapresma Universitas Hamzanwadi Bawa Isu Pariwisata dan Kebudayaan NTB ke Forum Nasional Rakernas BEM SI XX di Aceh

ACEH – Lalu Muhamad Rezy Helfiandi, selaku Wakil Presiden Mahasiswa (Wapresma) Universitas Hamzanwadi sekaligus Koordinator Isu Pariwisata dan Kebudayaan BEM Seluruh Indonesia (BEM SI) periode 2026/2027, membawa sejumlah persoalan strategis pariwisata dan kebudayaan dari tingkat regional hingga nasional dalam forum Rapat Kerja Nasional (Rakernas) BEM SI XX yang diselenggarakan di UIN Ar-Raniry, Aceh, pada 26–31 Oktober 2026.

Dalam kegiatan tersebut, Lalu Muhamad Rezy Helfiandi menjadi satu-satunya delegasi dari wilayah Bali Nusra yang hadir sekaligus membawa mandat pengawalan isu pariwisata dan kebudayaan dalam lingkup nasional. Kehadirannya tidak sekadar menjadi representasi daerah, tetapi juga menjadi ruang untuk memperkenalkan berbagai persoalan struktural yang selama ini dihadapi masyarakat di kawasan destinasi pariwisata, khususnya di Nusa Tenggara Barat (NTB).

Melalui pemaparan Grand Design Koordinator Isu Pariwisata dan Kebudayaan, ia mengangkat sejumlah persoalan mendasar yang perlu menjadi perhatian bersama. Salah satu isu utama yang dibawa adalah pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika di Lombok Tengah. Menurutnya, pembangunan pariwisata tidak boleh hanya berorientasi pada investasi, pembangunan infrastruktur, dan peningkatan jumlah kunjungan wisatawan, tetapi juga harus memastikan perlindungan hak atas tanah masyarakat adat Sasak, keberlanjutan ruang hidup masyarakat lokal, serta pelestarian nilai-nilai kebudayaan Sasak agar tidak sekadar dijadikan komoditas industri pariwisata.

Selain KEK Mandalika, persoalan krisis air bersih di kawasan Tiga Gili (Trawangan, Meno, dan Air) turut menjadi perhatian. Pengembangan pariwisata di kawasan tersebut perlu dievaluasi dari perspektif daya dukung lingkungan dan pemenuhan hak dasar masyarakat atas air bersih. Menurutnya, pertumbuhan industri pariwisata seharusnya berjalan beriringan dengan ketersediaan sumber daya alam dan kesejahteraan masyarakat yang tinggal di kawasan tersebut.

Tidak hanya itu, ia juga membawa persoalan tata kelola lingkungan di Taman Nasional Gunung Rinjani, mulai dari persoalan sampah pendakian, pengelolaan kuota wisata, hingga perlindungan ekosistem kawasan konservasi. Ancaman eksplorasi panas bumi di wilayah kerja panas bumi Sembalun juga menjadi bagian dari kajian yang disampaikan, terutama berkaitan dengan fungsi ekologis Rinjani sebagai kawasan penyangga kehidupan dan sumber air bagi masyarakat Pulau Lombok.

Pada tingkat nasional, ia turut menyoroti persoalan pengembangan pariwisata di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur, khususnya terkait konsesi pariwisata, ketimpangan penguasaan ruang, perlindungan ekosistem Taman Nasional Komodo, serta akses ekonomi masyarakat dan nelayan lokal.

Sementara dalam sektor kebudayaan, sejumlah persoalan turut menjadi perhatian, di antaranya ancaman kebakaran dan minimnya infrastruktur mitigasi bencana di Desa Adat Sade, Lombok Tengah, perlindungan terhadap sejarah nasional, transparansi pengelolaan dana kebudayaan, hingga krisis kesejahteraan pekerja budaya dan seniman tradisional yang masih menghadapi persoalan perlindungan sosial dan kepastian ekonomi.

Dalam grand design tersebut, Lalu menegaskan bahwa pembangunan pariwisata Indonesia tidak boleh hanya diukur melalui angka investasi, jumlah wisatawan, dan pertumbuhan ekonomi semata. Lebih dari itu, pariwisata harus mampu menghadirkan keadilan sosial, menjaga kelestarian lingkungan, melindungi hak masyarakat adat, serta memberikan ruang yang adil bagi masyarakat lokal untuk menjadi pelaku utama pembangunan di daerahnya sendiri.

Gagasan besar yang diusung dalam grand design tersebut adalah mewujudkan pariwisata berkeadilan dan menjaga kelestarian kebudayaan Nusantara. Baginya, pariwisata tidak seharusnya menjadikan masyarakat lokal sebagai penonton di tanahnya sendiri, sementara keuntungan ekonomi hanya terkonsentrasi pada kelompok pemilik modal.

Sebagai tindak lanjut dari pemaparan tersebut, ia juga merancang sejumlah agenda strategis pasca-Rakernas, di antaranya penerbitan Consolidated Policy Brief mengenai isu pariwisata dan kebudayaan, audiensi serta penyerahan naskah tuntutan kepada Kementerian Pariwisata, Kementerian Kebudayaan, dan Komisi X DPR RI. Selain itu, penguatan konsolidasi anggota Koordinator Isu Pariwisata dan Kebudayaan, propaganda melalui media digital, diskusi publik, serta aksi pengawalan isu menjadi bagian dari agenda gerakan ke depan.

Keikutsertaan dalam Rakernas BEM SI XX ini menjadi momentum penting untuk membawa persoalan daerah ke dalam percakapan nasional. Sebab, berbagai persoalan yang terjadi di NTB bukan semata-mata persoalan lokal, melainkan bagian dari tantangan pembangunan pariwisata dan kebudayaan Indonesia secara keseluruhan.

Melalui perannya sebagai Koordinator Isu Pariwisata dan Kebudayaan BEM SI, Lalu Muhamad Rezy Helfiandi berharap gerakan mahasiswa tidak berhenti pada diskusi dan penyampaian gagasan, tetapi mampu melahirkan kajian, rekomendasi kebijakan, konsolidasi gerakan, serta pengawalan nyata terhadap kebijakan pemerintah.